HAK CIPTA

Standar

بِسْــــــــــــــمِاللهِالرَّحْمَنِالرَّحِيْـــــمِ

 

Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh

Hai sobat sobat kali ini saya yang ada disini disana dimana mana😀 akan mngupas tuntas tentang copyright kalian tau apa itu copyright. Pasti semua tahu kan apa itu maksudnya. Ya betul  copyright yang biasa kita lihat dengan lamabang huruf C yang berada di dalam lingkaran itu adalah hak ekslusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Oke lebih tepatnya saya akan mngulas apa itu HAK CIPTA.

 

C

 

HAK CIPTA

 

  1. Pengertian HAK CIPTA

Hak Cipta adalah hal khusus bagi pencipta maupun hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hak cipta merupakan hak ekslusif, yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hak cipta tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain. Hak cipta bersifat manunggal.

 

  1. Istilah istilah yang digunakan dalam HAK CIPTA

Apakah kalian tahu istilah-istilah dalam hak cipta ? pasti yang masih awam belum pernah kan istilah-istilah yang digunakan di dalam hak cipta, berikut merupakan istilah-istilah yang digunakan.

  1. Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama yang melahirkan inspirasi atau ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, ketrampilan atau keahlian yang bersifat pribadi.

  1. Pemegang hak cipta

Pemegang hak cipta adalah seseorang yang menerima hak cipta dari tinjak lanjut hak orang lain.

  1. Ciptaan

Ciptaan adalah hasil atau karya dari pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya.

  1. Pelaku adalah Aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklarasikan, atau mempermainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.Produser Rekaman Suara adalah: orang atau Badan Hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya.Lembaga Penyiaran adalah: Organisasi penyelenggara siaran, baik Lembaga Penyiaran Pemerintah maupun Lembaga Penyiaran Swasta yang berbentuk Badan Hukum yang melakukan penyiaran atas suatu kerja siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektronik lainnya.

 

  1. Fungsi Hak Cipta

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi :

  • Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau   pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

 

  1. UU HAKCIPTA

Undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 19 Tahun 2002, yang sebelumnya UU ini berawal dari UU No. 6 Tahun 1982 menggantikan Auteurswet 1982. Batasan tentang apa saja yang dilindungi sebagai hak cipta, dijelaskan pada rumusan pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta (UHC) Indonesia yaitu sebagai berikut.

Dalam Undang-undang hak Cipta, ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

–          Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya

–          Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.

–          Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan Ilmu pengetahuan.

–          Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Termasuk kerawitan, dan rekaman suara.

–          Drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomim

–          Karya pertunjukan

–          Karya siaran

–          Seni rupa dalam segala bentuk (seni lukis, gambar, seni ukir)

–          Arsitektur

–          Peta

–          Fotografi

–          Sinematografi

–          Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan..

Indonesia saat ini telah meratifikasikan konvensi Internasional di bidang Hak Cipta, yaitu: Berne Convention tanggal 7 Mei 1997 dengan Keppres No.: 18/1997 dan dinotifikasikan ke WIPO pada tanggal 5 Juni 1997, Berne Convention tersebut mulai berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 5 September 1997. dengan berlakunya Berne Convention di Indonesia maka konsekwensinya Indonesia harus melindungi ciptaan dari seluruh negara anggota Berne Convention.

 

  1. Prosedur Pendaftaran Hakcipta

Syarat-syarat permohonan pendaftaran Hak Cipta yaitu:

–     Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat dimintakan cuma-cuma pada kantor Direktorat Hak Cipta), lembar pertama dari formulir tersebut ditanda-tangani diatas materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)

–     Surat permohonan pendaftran ciptaan mencantumkan:

a.   Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta

b.   Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.

c.    Nama, kewarganegaraan dan alamat Kuasa.

d.   Jenis dan judul ciptaan

e.   Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kalinya

–     Uraian ciptaan rangkap dua

–     Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan

–     Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP dan Paspor.

–     Jika pemohonnya adalah Badan Hukum, pada surat permohonan harus dilampiri turunan aresmi Akta Pendirian Badan Hukum.

–     Melampirkan surat kuasa jika pemohon tersebut dianjukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.

–     Jika pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa didalam wilayah RI.

–     Permohon pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu Badan Hukum, dengan demikian nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan suatu alamat pemohon.

–     Jika ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak

–     Membayar contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.

–     Membayar biaya permohonan pendaftaran sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)

–     Melampirkan NPWP, berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan.

Yang tidak dapat didaftar sebagai ciptaan, adalah

–          Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra

–          Ciptaan yang tidak orisinil

–          Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata

–          Ciptaan yang sudah merupakan milik umum

–          Ketentuan yang diatur dalam pasal 12 UU Hak Cipta th. 1997

 

  1. Jangka Waktu Perlindungan Ciptaan

lama perlindungan suatu ciptaan dapat dikatagorikan sebagai berikut:

–          Ciptaan buku, ceramah, alat peraga, lagu, drama, tari, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, terjemahan, tafsir, saduran, berlaku selama hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

–          Ciptaan program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, katya siaran, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

–          Ciptaan atas fotografi berlaku 25 tahun sejak diumumkan

–          Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hokum berlaku selama 50 tahun dana 25 tahun sejak pertama kali diumumkan

–          Hak Cipta dipegang oleh negara berlaku tanpa batas

 

 

  1. Sifat Hak CIpta

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembata san menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Perjanjian tertulis; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

 


 

  1. Cara Eksploitasi Ciptaan

Mengeksploitasi ciptaan artinya adalah adanya suatu penggunaan hak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok masyrakat oleh ciptaan yang bersangkutan. Dalam mengeksplotasi ciptaan harus ada persetujuan dari pihak pemilik ciptaan dan pihak yang akan mengeksploitasi ciptaan itu sendiri. Langkah pertama, pastikan apakah ciptaan bersangkutan dilindungi oleh undang- undang hak cipta negara pengguna atau tidak. Kedua, pastikan apakah jangka waktu perlindungan masih berlaku bagi ciptaan bersangkutan atau tidak. Jika sudah habis, Anda dapat dengan bebas mengeksploitasi ciptaan itu. Ketiga, pastikan apakah ciptaan yang akan dieksploitasi termasuk dalam “pembatasan penggunaan hak cipta” atau tidak.  Jika termasuk, ciptaan itu dapat dengan bebas digunakan dan tidak perlu ada izin.

 

  1. Pelanggaran Hak Cipta

    1. Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu pelanggaran hak cipta jika perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran Hak Ciptaanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan.
    3. Tindak Pidana di bidang Hak Cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan Ancaman dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta.
    4. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara RI juga Pejabat Pegwai Negeri tertentu dilingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta (Departemen Kehakiman) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, seperti dimaksud dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Hak Cipta ( Pasal 47)

 

 

10.  Contoh kasus hak cipta

pembajakan CD Software

Jakarta – Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA (Business Software Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambasador dan Ratu Plasa pada hari Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambasador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh IR. Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (Business Software Association) pada tanggal 10 Februari 2012 ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui adanya CD Software Bajakan yang dijual bebas di Mall Ambasador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil di sita CD Software sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda.

CD software ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambasador dan Ratu Plasa seharga Rp.50.000-Rp.60.000 sedangkan harga asli software ini bisa mencapai Rp.1.000.000 per softwarenya. Selain itu, Penggrebekan ini akan terus dilaksanakan secara rutin tetapi pelaksanaan untuk penindakan dibuat secara acak/random untuk wilayah di seluruh Indonesia. Salmon pardede, SH.,M.Si selaku Kepala Sub Direktorat Pengaduan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa “Dalam penindakan ini para pelaku pembajakan CD Software ini dikenakan pasal 72 ayat 2 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau brang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak menutup kemungkinan dikenakan pasal 72 ayat 9 apabila dalam pemeriksaan tersangka diketahui bahwa tersangka juga sebagai pabrikan”.

Dengan adanya penindakan ini diharapkan kepada para pemilik mall untuk memberikan arahan kepada penyewa counter untuk tidak menjual produk-produk software bajakan karena produk bajakan ini tidak memberikan kontribusi kepada negara dibidang pajak disamping itu untuk menghindari kecaman dari United States Trade Representative (USTR) agar Indonesia tidak dicap sebagai negara pembajak

 

 

 

 

 

 

Sumber:

http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30011/Hak+Cipta.pdf

http://kelompokepro7.blogspot.com/2013/06/contoh-kasus-pelanggaran-hak-cipta.html

https://www.google.com/search?q=hak+cipta+doc&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NjRcU-r7Cc2k8AXE04CgBg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1164&bih=568

https://Fsyafrizal.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F31133%2Fpertemuan3-HakCipta.docx&ei=bEBcU9OhLNiD8gXUrICgCw&usg=AFQjCNGNEbgJfpUs4Qz8Fo5VDcCmwVt6oA&bvm=bv.65397613,d.dGc

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s